PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR PERTAMBANGAN ILEGAL
Abstract
This study examines corporate criminal liability in corruption cases within the illegal mining sector in Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature review and analyzed qualitatively. The findings reveal that corporations can be held criminally liable for corruption in illegal mining activities based on Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption Crimes and Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. However, enforcement faces challenges including evidentiary difficulties, the principle of ultra vires, and the complexity of corporate structures. The study recommends strengthening the legal framework, enhancing inter-agency coordination, and implementing strict liability principles for corporations in environmental crimes.
References
Effendy, A. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 22(1), 1-15.
Hadjon, P. A. M. (2001). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.
Hamzah, A. (2008). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Suatu Sudut Pandang. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Kartono, K. (2014). Pertambangan Ilegal dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 44(2), 201-220.
Lamintang, P. A. F. (2010). Delik-Delik Khusus Kejahatan Korporasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muladi. (2008). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju.
Purnama, C. (2018). Penegakan Hukum terhadap Korporasi Pelaku Korupsi. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(3), 245-260.
Republic of Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 1409.
Republic of Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 4134.
Republic of Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 6535.
Sianturi, R. M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Kajian Hukum, 3(2), 112-128.
Siregar, A. P. (2017). Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi. Jurnal Hukum Rechts Vinding, 6(1), 1-20.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wicaksana, I. G. R. (2020). Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Udayana, 13(1), 1-15.
