EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Abstract
This study discusses/describes the Effectiveness of the Implementation of Village Regulations in Increasing Community Participation. In this modern era, the active role of the community in village development and decision-making at the local level is increasingly urgent to be realized. Public participation in general in the making of laws and regulations, the development of organizational decisions, and governance processes that affect the quality of life of the general public is highly encouraged. The research method used by the researcher is a qualitative method with a literature approach. The data collection technique used in this study is library research. Based on this study, the researcher found that the success of village regulations is highly dependent on community involvement, transparent management of village funds, and effective implementation. Strategies such as capacity building, collaboration with external parties, and socialization are needed to create inclusive, adaptive, and sustainable regulations. Community involvement strengthens a sense of belonging, increases participation, and encourages synergy for equitable and sustainable village development.
References
Julianto, B. d. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI PROFESSIONAL: KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI EFEKTIF, KINERJA, DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI (SUATU KAJIAN STUDI LITERATURE REVIEW ILMU MANAJEMEN TERAPAN). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 676-691.
Malik, S. (2020). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. Jurnal Ius Constituendum, 325-343.
Mar’ah, G. I. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesi. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 35-54.
Marhum, U. d. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG –UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 : STUDI KASUS DESA WAWOSANGGULA KECAMATAN PURIALA, KONAWE, SULAWESI TENGGARA. JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, 141-149.
Nizhami, M. A. (2018). EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TANTA KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG. JAPB, 245-257.
Noniarti, H. d. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMFadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, kajian ilmiah mata kuliah umum, 20.
Julianto, B. d. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI PROFESSIONAL: KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI EFEKTIF, KINERJA, DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI (SUATU KAJIAN STUDI LITERATURE REVIEW ILMU MANAJEMEN TERAPAN). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 676-691.
Malik, S. (2020). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. Jurnal Ius Constituendum, 325-343.
Mar’ah, G. I. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesi. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 35-54.
Marhum, U. d. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG –UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 : STUDI KASUS DESA WAWOSANGGULA KECAMATAN PURIALA, KONAWE, SULAWESI TENGGARA. JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, 141-149.
Nizhami, M. A. (2018). EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TANTA KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG. JAPB, 245-257.
Noniarti, H. d. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI INDONESIA. Jurna Qiyas, 115-122.
Nurjanah, A. S. (2022). Peran Guru dalam Mengembangkan Keterampilan Resolusi Konflik melalui Pembelajaran IPS. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: repository.upi.edu.
Pilaili, M., Pusparini, H., & Nurabiah. (2022). . Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Tata SejutaSTIA MATARAM, Vol. 8 N0. 2, 131-148.
Rosidin. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4 No. 1, 168-184.
Wiguna, Y. T. (2019). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Jurnal Perspektif, 41-52.
