PENEGAKAN SANKSI PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARADALAM PILKADA KOTA SERANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023
Abstract
Civil servant neutrality is a prerequisite for professional bureaucracy and fair local
elections. This study examines the regulation of civil servant (ASN) neutrality and
the effectiveness of disciplinary sanctions in the Serang City local election under
Law Number 20 of 2023 on the State Civil Apparatus and Government Regulation
Number 94 of 2021 on Civil Servant Discipline. A normative juridical approach
supported by qualitative empirical data was employed. Data were obtained through
library research, interviews, observations, and review of case-handling documents,
and were analyzed qualitatively and inductively. The study finds that a layered legal
framework already governs neutrality through the ASN Law, election and local
election legislation, civil servant discipline regulation, code-of-ethics provisions, and
implementing regulations. Nevertheless, enforcement remains suboptimal. In
Serang City, one civil servant was found to have committed a disciplinary violation
related to political activity and received a one-year postponement of periodic salary
increase, while three other civil servants initially suspected of neutrality violations
were ultimately subjected to moral sanctions for code-of-ethics violations. These
findings reveal a gap between the strength of the normative framework and the
deterrent effect of sanctions, associated with limited regulatory dissemination, weak
supervision, and inconsistent sanction enforcement. Stronger preventive
supervision, consistent application of Government Regulation Number 94 of 2021,
and institutional coordination are required to safeguard bureaucratic
professionalism and electoral integrity.
References
Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya
Menjaga Netralitas Aparatur Sipil
Negara di Era Post-Truth. Jurnal Borneo
Administrator, 15(3), 313-332.
Friedman, L. M. (2018). Sistem Hukum:
Perspektif Ilmu Sosial (The Legal
System: A Social Science Perspective).
Bandung: Nusa Media.
Hafidz, M., Masmulyadi, Aritonang, D.,
Zaid, M., Ihsan, M., & Jukari, A. (2020).
Buku 3 Catatan Pengawasan Pemilihan
2020.
Jakarta:
Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Hartini,
S., et al. (2014). Kebijakan
Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil
dalam Pemilukada (Studi di Jawa
Tengah). Padjadjaran Jurnal Ilmu
Hukum, 1(3).
Kelsen, H. (1961). General Theory of Law
and State. New York: Russell & Russell.
Latif, A. (2020). Metodologi Penelitian
Hukum. Yogyakarta: Total Media.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum:
Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group.
Rohaniah, Y. (2019). Sistem Politik
Indonesia.
Jawa Timur: Intrans
Publishing.
Soekanto, S. (2019). Pengantar Penelitian
Hukum. Jakarta: UI Press.
Sudrajat, T., & Hartini, S. (2017).
Rekonstruksi
Hukum Atas Pola
Penanganan
Pelanggaran
Asas
Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Mimbar
Hukum, 29(3), 445-460.
Suswantoro, G. (2018). Pengawasan
Pemilu Partisipatif. Jakarta: Erlangga.
TIM PSHK FH UII. (2021). Pilkada Pasca
Reformasi: Dinamika, Permasalahan
dan
Gagasan
Penyempurnaan.
Yogyakarta: PSHK FH UII.
Tome, A. H. (2012). Reformasi Birokrasi
Dalam Rangka Mewujudkan Good
Governance Ditinjau dari Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
20 Tahun 2010. Jurnal Hukum Unsrat,
XX(3).
UNDP. (1997). Governance for Sustainable
Human Development. New York: United
Nations Development Programme.
World Bank. (1992). Governance and
Development. Washington, DC: The
World Bank.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps
dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Walikota Serang Nomor 24
Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Serang.
