OPTIMALISASI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PRANIKAH: TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Abstract
A prenuptial agreement is a legal instrument aimed at providing legal certainty and protecting the rights and obligations of prospective spouses in married life. Although it has been regulated under Indonesian law, its implementation remains relatively uncommon. This study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in the implementation of prenuptial agreements from the perspectives of Islamic family law (fiqh munakahat) and Indonesian positive law. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and literature review. The findings indicate that public awareness regarding prenuptial agreements is still low. Based on interviews, only one couple had ever submitted a prenuptial agreement, and the document was submitted only after the marriage had taken place. This demonstrates that the implementation of prenuptial agreements has not yet been optimal. The KUA does not have the authority to draft such agreements but functions primarily in marriage registration and providing legal information. From the perspective of fiqh munakahat, prenuptial agreements are permissible as long as they do not contradict Islamic principles. Indonesian positive law also recognizes prenuptial agreements through Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015.
References
Buku :
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
Anshary. Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007.
Kementerian Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020.
Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2016.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Jilid 2. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2019.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2014.
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Jurnal :
Abdurrahman, A. (2019). Fiqh Munakahat: Pendekatan dan Penerapannya dalam Masyarakat. Jurnal Hukum Islam, 15(2), 123-139.
Hendrawan, E. (2021). Peran KUA dalam Masyarakat: Tinjauan dari Perspektif Hukum. Jurnal Administrasi Publik, 18(1), 45-60.
Handayani, S. (2021). Perjanjian Pranikah dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan. Jurnal Hukum dan Gender, 10(3), 211-225.
Ismail, R. (2020). Kesadaran Masyarakat tentang Perjanjian Pranikah: Sebuah Tinjauan. Jurnal Sosial dan Humaniora, 14(4), 99-110.
Sari, D. (2022). Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Perjanjian Pranikah. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 22(1), 75-89.
Sari, D., & Prasetyo, B. (2021). Efektivitas Sosialisasi Perjanjian Pranikah oleh KUA. Jurnal Ilmiah Hukum, 19(3), 150-166.
