PENGUATAN INTERPRETASI YURIDIS TERHADAP PASAL 85 UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN: KAJIAN KETIDAKPASTIAN PELAKSANAAN PENGUPAYAAN PENDEPORTASIAN ORANG ASING DI INDONESIA
Abstract
This research examines the legal uncertainty in the enforcement of deportation efforts against foreign nationals as regulated under Article 85 of Law Number 6 of 2011 on Immigration. The legal norm contained in this article carries a formulation that is not entirely operational, thereby generating excessive discretion at the implementing level. This study employs a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. Legal materials include immigration legislation, relevant court decisions, as well as doctrines of administrative law and international immigration law. The findings reveal that the normative construction of Article 85 has yet to provide adequate legal certainty regarding time limits, cross-agency coordination mechanisms, and the designation of responsible actors in deportation enforcement. The imprecision of the normative formulation results in impeded law enforcement against foreign nationals who violate immigration provisions. A strengthened juridical interpretation through systematic and teleological methods is warranted to provide a more certain legal foundation that can be consistently implemented by immigration officials.
References
Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 319–331.
Candraresmi, N. L. (2022). Pelaksanaan Deportasi Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 5(1), 44–58.
Hamzah, I. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Overstayer: Kajian atas Diskresi Pejabat Imigrasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 628–647.
Indramayu, A. (2021). Problematika Normatif Tindakan Administratif Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 4(2), 101–118.
Kusuma, B. T. (2023). Analisis Yuridis Tindakan Deportasi terhadap Orang Asing Pemegang Visa Kunjungan yang Melanggar Izin Tinggal. Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 15–33.
Lubis, M. S. (2019). Kepastian Hukum dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Rechts Vinding, 8(2), 153–167.
Nugroho, T. A. (2022). Koordinasi Antarlembaga dalam Pelaksanaan Deportasi Warga Negara Asing Pelanggar Keimigrasian di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik Keimigrasian, 2(1), 22–38.
Prasetyo, Y. (2023). Ketidakpastian Hukum Penahanan Imigrasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Konstitusi, 20(1), 001–025.
Sitorus, F. D. (2020). Diskresi Pejabat Imigrasi dalam Penanganan Orang Asing Tak Berdokumen Menurut Hukum Administrasi Negara. Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 79–96.
Waluyo, B. (2021). Interpretasi Teleologis sebagai Metode Penemuan Hukum: Kajian atas Praktik Mahkamah Agung Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 1–22.
Buku
Atmasasmita, R. (2010). Globalisasi Kejahatan Bisnis. Jakarta: Prenada Media Group.
Fuller, L. L. (1969). The Morality of Law (Revised Edition). New Haven: Yale University Press.
Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hartono, S. (2006). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.
Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
Radbruch, G. (1950). Legal Philosophy. Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin. Cambridge: Harvard University Press.
Soekanto, S. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Wiranata, I. G. A. B. (2005). Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum). Bandung: Citra Aditya Bakti
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Jakarta: Sekretariat Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68. Jakarta: Sekretariat Negara.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 16 Desember 1966, 999 U.N.T.S. 171.
International Organization for Migration (IOM). (2021). World Migration Report 2022. Geneva: IOM.











